Autisme Sosial

Gejala ini terus menguat dan menemukan bentuk aslinya direpublik ini. Tren demikian semakin mengental dengan penerapan pemilihan kepala daerah secara lansung. Tak jarang seorang kandidat menyediakan anggaran super fantastis, dan lobi-lobi politik pada elit politik, baik didaerah maupun tingkat pusat untuk menggalang dukungan dan donator dengan tujuan memperlancar niat mereka untuk bisa mencicipi enaknya menduduki kursi nomor satu, karena mereka tahu betul investasi mereka itu nantinya akan menuai hasil jauh lebih besar. Selain itupula, ketiak adilan sosial-ekonomi juga merangsang tumbuhnya kultur politik yang berseberangan dengan kesetaraan dan kesempatan politik bagi publik.

Kultur politik ekonomistik adalah sebuah kultur politik yang memandang kekuasaan sebagai investasi. Maka dengan sendirinya orientasi pelaku sebut saja para elit politik maupun para kandidat bakal calon pemimpin kelurahan sampai kepemimpin provinsi , seakan tak jauh dari sisi nominal dan nilai tukar yang tentunya membuka peluang lahan bisnis musiman.



Munculnya gejolak dan protes bahkan sampai ketingakat pengadilan dalam proses pelaksanaan pilkada di negeri ini merupakan indicator yang kuat untuk mengatakan kekuasaan dan uang bekerja didalamnya.Apa yang dinamakan kultur ekonomi ekonomistik, kekuasaan merupakan investasi semakin menemukan wujudnya. Kalau kita mencoba untuk menyimak pentas pelaksanaan pilkada di negeri yang “potensial” ini, rata-rata proses pemilihan pemimpin disetiap daerahnya selau mengundang polemic, bahkan saling klaim dan tuding, malah berujung bentrokan antar pendukung.

Kita tentu tahu.., tidaklah semudah membalik telapak tangan dalam proses perjalan menuju kursi kekuasaan. Investasi jangka pendek (setidaknya untuk masa lima tahun bagi yang berhasil mencapai kursi nomor satu dan dua) menjadi sebuah keniscayaan. Ya… semuapun mengerti …,akan menjadi sebuah omong kosong bila kandidiat tidak mengeluarkan biaya sepeserpun

Sudah rahasia umum, menjelang pilkada para kandidat bersedia mengeluarkan biaya untuk memakai jasa para konsultan politik dan lembaga-lembaga riset politik yang jeli melihat peluang ini sebagai lahan bisnis yang cukup mengiurkan. Kenapa tidak….???

(ops….tunggu dulu yah…, ai kebelet pipis nich…..)

Kembali nang Lap-Top…!!!

Malah beberapa lembaga sudah permanen bergerak dibidang ini, mulai dari menawarkan jasa pembuatan program sampai kepada sosialisasinya dalam membangun opini masyarakat terhadap kandidat tersebut, melakukan lobi-lobi politik serta pembentukan tim sukses dikelola dengan professional(paket kompilt!!). Ratusan juta bahkan milyaran rupiah tentu saja harus dikeluarkan para kandidat dalam memakai jasa lembaga ini (besar kecilnya biaya yang dikeluarkan tergantung paket mana yang dipilih…,Paket hemat juga ada koq Om kandidat…, tapi ai gak jamin)

Culun…….,ya memang akan tampak culun dan “miskin”, jika sepasang kandidat datang dengan sangat sederhana dan berjalan dengan modal yang kecil. Ini akan menjadi boomerang, terlepas mereka merupak kandidat yang berkompoten atau tidak bukanlah menjadi faktor yang dominan lagi, pamornya akan turun dimata publik. Salahkah masyarakat di kekiniannya.., publik masih senang dan terkesan dengan citra glamor ketimbang prograngam yang konkret.

Politik kekuasaan yang dipresentasikan dalam pilkada dan pemilu menjadi ajang permainan kapital para kandidat yang “tajir”. Dana besar identik dengan pencitraan kandidat dalam skala yang lebis luas sehingg kapital yang besar akan mampu memukau dan menguatkan citra dimata publik. Sepasang kandidat akan “terbesarkan” jika mampu mengiklankan dirinya di media masa sebut saja televisi-televisi, media cetak kenamaan, dan baliho-baliho besar yang berkualitas dan semakin hebat apabila tim sukses mereka mampu menghadirkan dan melibatkan para selebritis nasional.

Investasi yang ditanamkan para kandidat merupakan capital, terlepas darimana sumbernya. Ibarat sebuah usaha,pngembalian modal jadi sebuah tuntutan logis, terlebih lagi ketika sang kandidat menang dalam pilkada yang diikutinya, sehingga akan membuka peluang prilaku korupsi yang demikian besar.

Publikasi t dan terbukanya akses publik untuk mengetahui akan kekayaan para kandidat merupakan wujud dari control publik terhadap seorang kandidat yang telah duduk sebagai pejabat, memang salah satu cara yang bisa dilakukan untuk menekan prilaku korupsi. Namun kenyataanya tidak sesederhana itu…., begitu rumit dalam mengurai jejak perjalan seorang kandidat mulai dari proses pencalonan sampai menduduki kursi kekuasaannya, bak menyelusuri lingkaran “mbahnya” setan……………!!!. Hal ini tentunya kasus korupsi disebuah jajaran sangat sulit dilacak, sebut saja…, mark up dalam sebuah proyek bagaikan mencari ketiak ular (memang ular ada ketiaknya….he..he…), semua ini tak jauh-jauh dari proses menuju gerbang kekuasaan yang kental denganpola politiknya adalah investasi. Dengan kata halusnya ada modal dan finansial yang dipertaruhkan.

Belum lagi “politik balas jasa”, dengan sekian banyak donator yang ikut berperan terpilihnya sepasang kandidat, akan memunculkan lingkaran baru. Para elit politik yang berperan dibalik layar tentunya mulai menagih imbalan, baik itu berupa proyek-proyek mereka didaerah tersebut. Kandidat yang telah berhasil duduk tentu tidak berkutik.

Kebayang ngaak….., membenturkan kepala ke tembok….(berasakan sakitnya..)

Memberantas korupsi di level pemerintahan daerah di republik ini, Lingkaran setan perilaku korupsi tampaknya sudah mulai dari proses pemilihan.Kecenderungan dan polarisasi kekuasaan politik di Indonesia dari semua level provinsi, kabupaten/kota, departemen-departemen, lembaga peradilan, Polri dan TNI, BUMN dan Tentu juga BUMD dan barang kali Media Masa tidak lepas dari keterpengaruhan politik kekuasaan Investasin dan Kapital.
Namun kita mesti bangga….!!!, paling tidak ciri masyarakat demokrasi bisa terlihat dinegeri ini dengan adanya proses pilkada atau pemilu, namun…sampai kapan “intrumen” kekuatan capital yang menguasai akses politik, informasi serta partisipasi publik megalun dengan indahnya dipentas pilkada